Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari reformasi birokrasi ketatalaksanaan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Wujud peta ini terlihat dari sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi di instansi pemerintah terhindar dari tumpang tindih.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai salah satu instansi pemerintah menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian output dan outcome yang ditetapkan sesuai dengan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Proses bisnis di lingkungan Kementerian
PETA PROSES DINKES PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 PERKANTORAN DAN kesling, yankes rujukan KEMENTERIAN PETA PROSES BISNIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI BI PENINGKATAN T 5 /PERUNDANGA SUB PROSES Kabupaten/Kota Dinkes LEVEL 1 KEPEGAWAIAN Balitbangda PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SERTA KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT - Bidang : P2P, kesmas, yankes
Penyusunan Peta Lintas Fungsi Di Lingkungan Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek. Jakarta — Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diharapkan dapat menurunkan peta proses bisnis di tingkat Kementerian menjadi Peta Proses Bisnis tingkat Unit Utama.
Tingkat UPT perlu disepakati peta proses bisnis apa yang perlu disusun, mengingat hampir semua UPT sudah menerapkan ISO 9001 tentang sistem manajemen. Untuk UPT yang menggunakan sarana laboratorium dengan ISO 17025; Penyusunan peta proses tidak menunggu payung hukum dari Kementerian PAN dan RB mengingat kebutuhan semakin mendesak
2. DASAR HUKUM PETA PROSES BISNIS DAN SOP Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 1 PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2 PERPRES Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara 3 PERPRES Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kemenristekdikti 4 PERMENPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
. 221 451 91 355 332 126 342 226
peta proses bisnis kementerian
